Jakarta I inidetik.com Pemerintah Indonesia terus mempercepat transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan, langkah ini menjadi kunci untuk menghadirkan layanan publik yang lebih transparan, cepat, inklusif, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Pernyataan itu disampaikan Rini saat menghadiri Global Dialogue: Participation and Inclusion di Vitoria-Gasteiz, Spanyol. Forum internasional tersebut mempertemukan para pemimpin dari berbagai negara untuk berbagi strategi dalam memperluas partisipasi warga melalui digitalisasi pemerintahan.
Arsitektur Digital Nasional
Rini menjelaskan bahwa transformasi digital Indonesia dibangun di atas arsitektur digital nasional yang mengintegrasikan tiga pilar utama: identitas digital, pertukaran data, dan sistem pembayaran digital.
“Bagi negara seluas dan seberagam Indonesia, koherensi digital ini adalah wujud pemerataan. Pemerintah harus bergerak sebagai satu kesatuan sehingga masyarakat tidak lagi terjebak dalam labirin birokrasi,” ujarnya.
Menurutnya, tujuan utama bukan sekadar memperbanyak aplikasi atau platform, melainkan menyatukan dan menghubungkan seluruh layanan ke dalam satu ekosistem digital terpadu.
Layanan Publik Omni-Channel
Pemerintah, lanjut Rini, kini tengah membangun model layanan publik omni-channel yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan melalui satu pintu, baik secara daring maupun luring. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah memastikan tidak ada warga yang tertinggal, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil.
“Transformasi digital yang menyeluruh hanya bisa dicapai jika seluruh kementerian dan pemerintah daerah berjalan dalam satu arah kebijakan. Karena itu, integrasi lintas sektor menjadi agenda utama,” jelasnya.
Dorongan Reformasi Birokrasi
Transformasi digital juga dipandang sebagai bagian penting dari reformasi birokrasi nasional. Selama ini, tumpang tindih sistem dan prosedur berbelit kerap menjadi hambatan bagi pelayanan publik. Melalui digitalisasi, pemerintah berharap mampu memangkas proses birokrasi, meningkatkan efisiensi, dan menekan potensi praktik korupsi.
Selain itu, digitalisasi diharapkan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik, baik melalui kanal aduan, konsultasi kebijakan, maupun forum daring yang lebih interaktif.
Tantangan dan Harapan
Meski begitu, Rini mengakui bahwa tantangan besar masih menanti, mulai dari pemerataan infrastruktur internet, literasi digital masyarakat, hingga penguatan keamanan siber. Untuk itu, pemerintah bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan komunitas internasional.
“Transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, melainkan juga tentang membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Dengan sistem yang terhubung, pelayanan publik akan lebih adil, inklusif, dan transparan,” tuturnya.
Dengan komitmen ini, Indonesia menargetkan menjadi salah satu negara dengan tata kelola digital terbaik di kawasan, sekaligus memastikan seluruh warga dapat merasakan manfaat nyata dari reformasi birokrasi berbasis digital.(*)
