
SIMALUNGUN,inidetik.com – Aktivitas penarikan kabel jaringan utilitas yang diduga dilakukan PT BNM di sepanjang ruas jalan provinsi Siantar–Tanah Jawa, tepatnya di kawasan Silampuyang, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, menuai sorotan. Pekerjaan tersebut memunculkan tanda tanya besar terkait legalitas perizinan, pengawasan pemerintah, hingga keselamatan pengguna jalan.
Pasalnya, aktivitas pemasangan dan penarikan kabel itu diduga berlangsung tanpa mengantongi izin dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sumatera Utara sebagai instansi yang berwenang menangani ruas jalan tersebut.
Jika dugaan ini benar, maka persoalannya bukan sekadar pekerjaan pemasangan kabel, melainkan menyangkut kepatuhan perusahaan terhadap aturan pemanfaatan ruang milik jalan provinsi. Apalagi, setiap aktivitas pekerjaan utilitas di kawasan jalan umum semestinya dilakukan dengan memenuhi ketentuan perizinan, standar teknis, serta aspek keselamatan.
Berdasarkan dokumentasi yang diperoleh di lapangan, sejumlah pekerja terlihat melakukan aktivitas pemasangan dan penarikan kabel di sekitar tiang jaringan utilitas yang berada di sisi ruas jalan.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius: Atas dasar izin siapa pekerjaan tersebut dilaksanakan? Apakah PT BNM sudah mengantongi rekomendasi teknis dan persetujuan dari instansi berwenang, atau justru pekerjaan dilakukan terlebih dahulu tanpa kejelasan legalitas?
Publik tentu tidak boleh hanya disuguhi aktivitas pekerjaan yang berjalan di lapangan tanpa penjelasan mengenai dasar hukumnya. Jangan sampai pemanfaatan ruang milik jalan provinsi berlangsung seolah-olah tanpa pengawasan dan kontrol dari pemerintah.
Dinas PU Provinsi Sumatera Utara pun didesak tidak tinggal diam. Instansi tersebut perlu segera turun ke lokasi, memeriksa dokumen perizinan, memastikan kesesuaian pekerjaan dengan ketentuan teknis, serta menjelaskan kepada publik apakah aktivitas PT BNM telah memperoleh persetujuan resmi.
Jika memang belum mengantongi izin, pemerintah harus berani mengambil langkah tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai perusahaan dapat melakukan pekerjaan di fasilitas publik tanpa kejelasan pertanggungjawaban, sementara risiko dan dampaknya justru berpotensi ditanggung masyarakat.
PT BNM juga dituntut memberikan klarifikasi terbuka. Perusahaan harus menjelaskan dasar pelaksanaan pekerjaan, dokumen perizinan yang dimiliki, serta pihak yang memberikan persetujuan atas aktivitas penarikan kabel tersebut.
Jangan sampai ruang milik jalan provinsi diperlakukan seolah-olah menjadi wilayah bebas bagi perusahaan untuk melakukan pekerjaan tanpa kejelasan izin. Infrastruktur publik merupakan aset negara yang penggunaannya harus tunduk pada aturan, bukan semata-mata berdasarkan kepentingan bisnis.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh konfirmasi resmi dari PT BNM maupun Dinas PU Provinsi Sumatera Utara terkait status perizinan pekerjaan tersebut.
Publik kini menunggu jawaban: apakah pekerjaan itu telah sesuai prosedur atau justru ada dugaan pelanggaran yang luput dari pengawasan?
BERITA SIMALUNGUN
Writer: Ari08
Editor: FS


