Kathmandu,I inidetik.com Situasi politik Nepal memasuki babak baru pasca pengunduran diri Perdana Menteri K.P. Sharma Oli menyusul gelombang unjuk rasa besar-besaran terkait larangan media sosial dan tuntutan pemberantasan korupsi. Seorang sumber politik menyebut, mantan Ketua Hakim Mahkamah Agung, Sushila Karki, kemungkinan besar akan ditunjuk sebagai perdana menteri interim untuk memimpin pemerintahan transisi.
Sushila Karki dikenal sebagai tokoh independen dengan reputasi kuat dalam penegakan hukum dan gerakan antikorupsi. Ia juga tercatat sebagai perempuan pertama yang pernah menjabat Ketua Hakim di Nepal. Namanya muncul sebagai figur kompromi di tengah krisis politik setelah pemerintah gagal meredam demonstrasi yang telah menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 1.300 lainnya.
Menurut laporan Reuters, keputusan penunjukan akan dibahas dalam pertemuan di kediaman Presiden Ramchandra Paudel bersama Panglima Angkatan Darat Ashok Raj Sigdel dan sejumlah pemimpin politik.
Meski demikian, wacana penunjukan Karki tidak lepas dari perdebatan. Beberapa pakar hukum mempertanyakan dasar konstitusionalnya, mengingat ia bukan anggota parlemen. Selain itu, sebagian kelompok demonstran, terutama kalangan muda yang memimpin protes, masih menyuarakan nama-nama alternatif lain.
Gelombang protes di Nepal awalnya dipicu oleh kebijakan pemerintah melarang penggunaan berbagai platform media sosial yang dianggap tidak terdaftar. Kebijakan itu akhirnya dicabut setelah menimbulkan gejolak nasional dan menambah daftar panjang kekecewaan publik terhadap praktik korupsi di tubuh pemerintahan.
Jika resmi ditunjuk, Sushila Karki diharapkan dapat menenangkan situasi politik sekaligus membuka jalan menuju pemerintahan baru yang lebih transparan dan akuntabel. Namun, tantangan besar menanti, mulai dari membangun kembali kepercayaan publik, mengembalikan stabilitas keamanan, hingga merespons tuntutan reformasi yang semakin kuat dari rakyat Nepal.( red)
