Medan, Inidetik.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai memperkuat arah kebijakan pengelolaan sampah yang lebih terukur dan berkelanjutan. Langkah tersebut ditandai dengan digelarnya Kick Off Meeting dan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Road Map Pengelolaan Persampahan di Aula Bina Graha, Kantor Bapperida Sumatera Utara, Kamis (18/9/2026).
Kegiatan yang difasilitasi secara teknis oleh PT Hatfield Indonesia tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat implementasi Pembangunan Rendah Karbon Indonesia (PRKBI), khususnya pada sektor persampahan.
Persoalan sampah dinilai tidak lagi cukup diselesaikan hanya dengan mengandalkan pengangkutan dan pembuangan akhir. Arah pengelolaan ke depan dituntut lebih komprehensif, mulai dari pengurangan timbulan sampah, pemilahan dari sumber, peningkatan daur ulang, pengurangan residu hingga upaya menekan emisi gas rumah kaca (GRK).
Kabid PSDA Bapperida Sumut, Sry Puspa Sary, dalam pembukaan kegiatan menegaskan bahwa penyusunan road map menjadi instrumen penting untuk menerjemahkan agenda PRKBI sekaligus amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ke dalam kebijakan sektoral yang lebih operasional.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan persampahan tidak semata-mata dilihat dari seberapa banyak sampah yang berhasil diangkut. Lebih jauh, indikatornya harus mencakup kemampuan daerah dalam mengurangi timbulan, meningkatkan pemilahan dan daur ulang, menekan jumlah residu, serta mengurangi dampak emisi terhadap lingkungan.
“Road map ini diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi dapat menjadi instrumen yang menerjemahkan target ke dalam program, pembiayaan, pembagian tanggung jawab dan indikator kinerja yang jelas,” menjadi garis besar pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
Sry juga mengajak seluruh pemangku kepentingan membangun tiga komitmen utama, yakni komitmen terhadap data yang akurat, kolaborasi lintas pihak, serta keberlanjutan pelaksanaan.
Data yang kuat diperlukan agar kebijakan persampahan tidak dibangun berdasarkan perkiraan semata. Sementara itu, persoalan sampah membutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas hingga masyarakat.
Road Map Diharapkan Dorong Penurunan Emisi
Senior Provincial Coordinator LCDI-OPML, Agus Marwan, yang hadir dalam kegiatan Kick Off memberikan apresiasi terhadap komitmen Bapperida Sumut dalam memulai penyusunan Road Map Pengelolaan Persampahan.
Ia menyebut dokumen tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung upaya penurunan emisi GRK melalui sektor persampahan.
“Kegiatan ini merupakan pertanda dimulainya penyusunan Road Map Pengelolaan Persampahan. Diharapkan nantinya dokumen ini dapat membantu Pemprov Sumut dalam mengimplementasikan PRKBI pada sektor persampahan, sehingga berkontribusi secara signifikan pada penurunan emisi GRK,” ujarnya.
Dalam sesi FGD, sejumlah pemangku kepentingan menyampaikan pandangan dan masukan terkait tantangan sekaligus peluang pengelolaan sampah di Sumatera Utara.
Perangkat daerah terkait menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, terutama menyangkut penganggaran serta target pengurangan timbulan sampah.
Sementara kalangan perguruan tinggi dan pakar persampahan mendorong agar penyusunan road map didukung riset berbasis data lapangan. Pengembangan teknologi pengolahan dan daur ulang juga dinilai perlu disesuaikan dengan karakteristik serta kondisi lokal Sumatera Utara.
Dari unsur NGO dan komunitas, perhatian diarahkan pada pentingnya edukasi publik dan perubahan perilaku masyarakat. Sebab, pengelolaan sampah dari sumber menjadi salah satu mata rantai penting dalam mengurangi beban sistem persampahan secara keseluruhan.
Sektor swasta juga menyampaikan kesiapan untuk berkolaborasi, termasuk dalam mendukung investasi infrastruktur pengelolaan sampah seperti Material Recovery Facility (MRF) maupun teknologi waste to energy.
Kolaborasi Jadi Kunci
Salah satu peserta, Elisa Mei Purba dari PT Gema Nirmala Indonesia, menyampaikan apresiasinya karena dapat dilibatkan dalam proses penyusunan road map tersebut.
Ia berharap keterlibatan berbagai pihak dapat terus berlanjut pada tahapan berikutnya sehingga dokumen yang dihasilkan tidak hanya komprehensif secara perencanaan, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata.
Elisa menegaskan kesiapan pihaknya untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung implementasi PRKBI, khususnya pada sektor persampahan.
Kegiatan ini didukung melalui Program Low Carbon Development Indonesia (LCDI) melalui kerja sama Bappenas dan Pemerintah Inggris (UK FCDO).
LCDI merupakan inisiatif yang mendorong integrasi agenda pembangunan rendah karbon ke dalam perencanaan pembangunan di Indonesia, termasuk di tingkat daerah. Salah satu fokusnya adalah mendukung pencapaian target penurunan emisi GRK sekaligus mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
Bagi Sumatera Utara, penyusunan Road Map Pengelolaan Persampahan menjadi momentum untuk menyatukan berbagai kepentingan dalam satu arah kebijakan.
Tantangannya kini bukan sekadar menghasilkan dokumen, tetapi memastikan peta jalan tersebut mampu diterjemahkan menjadi program yang terukur, dukungan pembiayaan yang memadai, pembagian peran yang jelas, serta target yang dapat dievaluasi.
Dengan dimulainya proses penyusunan road map ini, pengelolaan persampahan di Sumatera Utara diarahkan untuk bergerak dari pendekatan yang berorientasi pada penanganan sampah menuju sistem yang lebih menekankan pengurangan, pemanfaatan kembali, daur ulang, pengendalian residu dan penurunan emisi.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memastikan agenda pembangunan rendah karbon tidak berhenti pada tingkat kebijakan, tetapi dapat memberikan dampak nyata terhadap kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat Sumatera Utara.
BERITA SUMATERA UTARA
Writer: AM | Editor: FS
