Medan, inidetik.com – Bappelitbang Sumatera Utara bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas melalui Program Low Carbon Development Initiative (LCDI) Fase 2 menyelenggarakan Pelatihan Penggunaan AKSARA untuk Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Aksi Pembangunan Rendah Karbon.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 3–4 Maret 2026 di Medan, diikuti ratusan peserta dari berbagai pemangku kepentingan di Provinsi Sumatera Utara. Peserta berasal dari perwakilan kabupaten/kota, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat (NGO), hingga kalangan akademisi.
Antusiasme peserta terlihat tinggi mengingat AKSARA merupakan sistem yang wajib dioperasikan pemerintah daerah dalam rangka sinkronisasi data pembangunan rendah karbon dengan pemerintah pusat.
Penguatan Kapasitas dan Budaya Kerja Berbasis Data
Pelatihan secara resmi dibuka oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Bappelitbang Sumut, Sry Puspa Sari. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas daerah dalam memanfaatkan sistem AKSARA sebagai instrumen utama pelaporan aksi pembangunan rendah karbon.
“Melalui AKSARA, kita diharapkan mampu mengintegrasikan data aksi pembangunan rendah karbon secara lebih sistematis, memantau capaian kinerja secara periodik dan terukur, melakukan evaluasi berbasis bukti (evidence-based evaluation), serta menyusun laporan yang akurat, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa implementasi AKSARA bukan sekadar penguasaan teknis aplikasi, tetapi juga perubahan paradigma kerja di lingkungan pemerintah daerah.
“Pelatihan ini bukan hanya tentang penguasaan teknis aplikasi, tetapi juga membangun budaya kerja berbasis data dan kolaborasi lintas perangkat daerah. Saya berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, serta tidak ragu bertanya kepada narasumber,” tambahnya.
Integrasi Pelaporan dan Pembiayaan Hijau
Melalui dukungan pendanaan dan asistensi teknis LCDI Fase 2, pemerintah daerah diharapkan mampu:
Mengoperasikan AKSARA secara optimal;
Meningkatkan kualitas data aksi Pembangunan Rendah Karbon (PPRK);
Memastikan sinkronisasi indikator daerah dengan target nasional;
Memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaporan kinerja.
Pelatihan menghadirkan narasumber dari instansi pusat, antara lain Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas yang memaparkan konsep pembangunan rendah karbon, arsitektur AKSARA, jenis aksi yang wajib dilaporkan, serta mekanisme pelacakan kinerja.
Selain itu, Direktorat Kebijakan Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan Kementerian Keuangan menjelaskan keterkaitan pelaporan AKSARA dengan kebijakan pendanaan hijau dan mekanisme pembiayaan berkelanjutan, termasuk peluang integrasi aksi daerah dalam kerangka pendanaan nasional dan internasional.
Dukungan Kerja Sama Internasional
Program LCDI Fase 2 merupakan inisiatif kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dan Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) Inggris. Program ini bertujuan mengintegrasikan strategi pembangunan rendah karbon ke dalam perencanaan nasional serta memperkuat sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi.
Melalui penguatan sistem seperti AKSARA, Indonesia diharapkan mampu menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara terukur, sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif
Berita Medan
Writer : AM | Editor : FS
