Medan, inidetik.com — Program Sekolah Rakyat yang digagas sebagai bagian dari agenda pemerataan pendidikan nasional terus memunculkan beragam tanggapan di tengah masyarakat. Perdebatan mengenai efektivitas hingga tantangan implementasinya menjadi topik pembahasan dalam program Kupas Tuntas yang disiarkan langsung oleh TVRI Sumatera Utara pada Selasa (30/6/2026).
Program diskusi tersebut menghadirkan akademisi Universitas Negeri Medan, Dr. Bakhrul Khoir Amal, M.Si, sebagai narasumber yang memaparkan kajian akademik mengenai “Pro dan Kontra Sekolah Rakyat dalam Dunia Pendidikan.”
Dalam diskusi yang dipandu presenter M. Azril Nasution, Dr. Bakhrul mempresentasikan materi melalui sejumlah slide PowerPoint (PPT) yang berisi analisis komprehensif terkait konsep, manfaat, tantangan, hingga rekomendasi kebijakan terhadap implementasi Sekolah Rakyat di Indonesia.
Menurut Bakhrul, secara konseptual program tersebut memiliki tujuan strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui perluasan akses pendidikan bagi masyarakat miskin, menekan angka putus sekolah, membentuk karakter peserta didik, serta menyiapkan generasi yang produktif dan berdaya saing.
“Program ini membuka peluang pemerataan pendidikan karena negara mengambil peran langsung dalam pembiayaan sehingga anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh kesempatan belajar yang lebih setara,” kata Bakhrul dalam diskusi tersebut.
Ia menjelaskan, model pendidikan berbasis asrama yang diterapkan dalam Sekolah Rakyat dinilai berpotensi mendukung pembentukan karakter, kedisiplinan, sekaligus meningkatkan mobilitas sosial masyarakat kurang mampu.
Meski demikian, Bakhrul juga menyoroti sejumlah tantangan mendasar dalam implementasinya. Ia menilai terdapat potensi segregasi sosial karena sekolah ditujukan khusus bagi kelompok miskin, di samping tingginya biaya operasional yang harus ditanggung negara.
Selain itu, program tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ketergantungan pada anggaran pemerintah, baik melalui APBN maupun APBD, serta memunculkan kesenjangan kualitas dengan sekolah reguler yang sudah berjalan selama ini.
Dalam analisis SWOT yang dipaparkannya, Bakhrul menilai kekuatan utama Sekolah Rakyat terletak pada akses pendidikan gratis, pemerataan layanan pendidikan, fasilitas pendukung yang lengkap, serta pembinaan karakter peserta didik.
Sementara kelemahan program berada pada tingginya biaya operasional, kebutuhan sumber daya manusia dalam jumlah besar, dan kompleksitas manajemen pendidikan berbasis asrama.
“Pendidikan adalah ruang untuk berdialog, bukan sekadar menyepakati. Perbedaan pandangan harus dilihat sebagai proses untuk melahirkan kebijakan yang semakin berpihak pada masa depan peserta didik,” ujarnya.
Dalam rekomendasinya, Bakhrul menekankan agar pengembangan Sekolah Rakyat tidak dilakukan dengan mengesampingkan sekolah reguler. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan penguatan kualitas guru, sistem seleksi yang transparan, evaluasi berbasis data, serta membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan dunia usaha.
Turut hadir dalam diskusi tersebut Syahripal Putra, S.Pd., M.Hum, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 30 Medan, yang turut memberikan perspektif praktis mengenai implementasi program di lapangan.
Diskusi publik yang difasilitasi TVRI Sumatera Utara itu menegaskan bahwa masa depan pendidikan Indonesia membutuhkan kebijakan yang tidak hanya inovatif, tetapi juga melalui kajian ilmiah, evaluasi terbuka, dan ruang dialog yang konstruktif.
BERITA MEDAN
Writer: BKA | Editor: FS
