Jakarta | inidetik.com — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah akan mengkaji usulan salah satu anggota Komisi IV DPR RI yang menginginkan status Perum Bulog dinaikkan dari BUMN menjadi setara kementerian/lembaga.
Usulan itu muncul seiring dengan wacana penggabungan Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjadi satu kementerian khusus pangan, agar lebih independen dan tidak terhambat birokrasi dalam distribusi bahan pokok, terutama beras.
“Nanti kita kaji dulu ya. Yang pasti adalah Bulog terus kita perbaiki,” kata Prasetyo saat memberikan keterangan usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di kediaman Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10) malam.
Prasetyo, yang akrab disapa Pras, menegaskan pemerintah terus berkomitmen memperkuat peran Bulog dalam misi besar menuju swasembada pangan. Ia mencontohkan suntikan dana pemerintah sebesar Rp16,6 triliun pada awal 2025 membuat cadangan beras nasional menembus rekor tertinggi.
Pada Juli 2025, stok beras nasional yang dikelola Bulog mencapai 4,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka. “Alhamdulillah, kemarin dalam sejarah, salah satu pencapaian tertinggi serapan dari Bulog,” ujar Pras.
Pemerintah juga akan menambah pendanaan tambahan untuk mengantisipasi panen berlimpah beras dan jagung, sehingga Bulog mampu menyerap hasil produksi lebih optimal. Berdasarkan keterangan dari situs resmi Kementerian Keuangan, pemerintah akan menyalurkan tambahan investasi sebesar Rp5,5 triliun bagi Perum Bulog guna mendukung pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP).
Pendanaan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2025 tentang Investasi Pemerintah pada Perum Bulog dalam Pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah.
“Intinya adalah mari semua kita kerja keras untuk memastikan yang paling utama adalah pangan dulu,” tutup Pras.(*)
