Jakarta, inidetik.com– Nepal resmi mencatat sejarah baru. Shushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung dan perempuan pertama yang pernah memegang jabatan itu, kini ditunjuk sebagai Perdana Menteri interim setelah gelombang protes besar yang dipimpin generasi muda atau Gen Z mengguncang negeri Himalaya tersebut.
Karki dilantik pada 12 September 2025, menggantikan KP Sharma Oli yang mundur setelah tekanan politik dan demonstrasi masif. Keputusan ini lahir usai pertemuan antara Presiden Nepal, petinggi militer, dan perwakilan gerakan Gen Z yang selama berminggu-minggu mendesak perubahan radikal.
Dipilih Lewat Platform Gen Z
Uniknya, penentuan nama Karki sebagai PM transisi tidak melalui mekanisme partai politik, melainkan lewat pemungutan suara di platform daring Discord, forum yang populer di kalangan anak muda Nepal. Dari berbagai nama yang diajukan, Karki meraih dukungan terbesar karena rekam jejaknya yang bersih dan independen.
“Generasi muda tidak percaya lagi pada elit lama. Mereka ingin sosok yang punya integritas. Shushila Karki memenuhi itu,” kata seorang aktivis Gen Z yang ikut mengorganisir protes, dikutip dari media lokal.
Jejak Panjang Karier Hukum
Lahir di Biratnagar pada 1952, Karki menempuh pendidikan ilmu politik di India dan meraih gelar hukum dari Universitas Tribhuvan, Nepal. Karier hukumnya dimulai sejak 1979 hingga akhirnya pada Juli 2016 ia diangkat menjadi Ketua Mahkamah Agung – yang pertama kali dijabat oleh seorang perempuan dalam sejarah Nepal.
Karki dikenal vokal menentang korupsi dan pernah membuat keputusan penting melawan penyalahgunaan kekuasaan. Ia juga menulis buku autobiografi Nyaya dan novel Kara yang terinspirasi dari pengalamannya dipenjara pasca gerakan pro-demokrasi.
Janji Bersih-Bersih Korupsi
Dalam pidato perdananya, Karki menegaskan bahwa pemerintah interim yang ia pimpin hanya akan berlangsung selama enam bulan hingga satu tahun, sebelum digelar pemilu nasional. Fokus utama yang dijanjikan ialah memberantas korupsi, memperkuat transparansi, dan membuka ruang dialog dengan generasi muda.
“Kita berada di masa transisi. Tugas saya bukan membangun kekuasaan, melainkan memastikan pemilu bebas dan adil, serta mengembalikan kepercayaan rakyat kepada negara,” ujar Karki.
Tantangan Berat
Meski mendapat dukungan luas dari demonstran, jalan Karki tidak mudah. Usianya yang sudah 73 tahun serta periode singkat pemerintahan interim membuat publik menaruh harapan besar sekaligus skeptis. Ia juga harus menyeimbangkan tuntutan radikal Gen Z dengan kenyataan politik Nepal yang masih dikuasai partai lama dan militer.
Namun, banyak pihak menilai penunjukan Karki sebagai kemenangan moral bagi gerakan generasi muda. Nepal kini menunggu apakah “PM pilihan Gen Z” ini mampu membuka jalan menuju reformasi politik yang lebih transparan dan inklusif.
