MEDAN, indetik.com — Memasuki usia ke-81, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dinilai perlu terus memperkuat kedekatan dengan masyarakat sekaligus menjaga profesionalitas dalam menjalankan tugas pertahanan negara.
Hal itu disampaikan Dosen Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Medan (UNIMED), pengamat bidang Sosiologi Hukum dan Sosiologi Politik, Dr. Bakhrul Khair Amal, M.Si., dalam dialog aspirasi Sumut yang digelar Radio Republik Indonesia (RRI) Medan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 TNI, Senin (5/10/2026).
Dialog tersebut dipandu Host Andreas Purba dan menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Dr. Bakhrul Khair Amal, M.Si., serta Fredick Broven Ekayanta, akademisi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU).
Dalam dialog tersebut, Dr.Bakhrul menekankan pentingnya hubungan yang kuat antara TNI dan masyarakat sebagai salah satu modal utama dalam membangun ketahanan nasional.
Menurut dia, sejarah perjalanan TNI tidak dapat dipisahkan dari keberadaan dan dukungan rakyat. Karena itu, orientasi utama TNI harus tetap diarahkan pada kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan kelompok maupun kekuatan politik tertentu.
“TNI harus tetap bersama rakyat. Kekuatan pertahanan negara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan militer, tetapi juga oleh dukungan dan persatuan masyarakat,” kata Dr.Bakhrul.
Ia mengatakan, tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini semakin kompleks. Ancaman terhadap ketahanan nasional tidak selalu berbentuk konflik bersenjata, tetapi juga dapat muncul melalui persoalan ekonomi, politik, sosial, hingga dinamika geopolitik internasional.
Dalam kondisi tersebut, menurut Bakhrul, soliditas antara TNI dan masyarakat menjadi modal penting. Kemampuan pertahanan melalui alat utama sistem persenjataan (alutsista), kata dia, perlu berjalan beriringan dengan kekuatan sosial berupa persatuan dan kepercayaan publik.
“Ketahanan negara membutuhkan konsolidasi. TNI merupakan salah satu garda terdepan dalam mempertahankan NKRI, tetapi kekuatan itu akan semakin besar ketika mendapat dukungan rakyat,” ujarnya.
Waspadai Polarisasi Politik
Dalam dialog tersebut, Dr.Bakhrul juga menyoroti potensi polarisasi masyarakat yang dapat muncul akibat perbedaan pilihan politik.
Menurut dia, perbedaan pandangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut harus dikelola secara dewasa agar tidak berkembang menjadi konflik sosial.
Yang perlu dihindari, kata Dr.Bakhrul, adalah munculnya politik yang justru mempertajam perpecahan di tengah masyarakat.
“Perbedaan pendapat dalam demokrasi merupakan sesuatu yang wajar. Namun, jangan sampai perbedaan itu berkembang menjadi upaya mengadu domba dan memecah masyarakat,” katanya.
Ia menilai TNI memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nasional. Namun, posisi tersebut harus dijalankan dengan tetap mempertahankan profesionalitas dan netralitas institusi.
Menurut Dr. Bakhrul, keterlibatan TNI dalam politik praktis dapat menimbulkan persoalan karena berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pertahanan tersebut.
Ia menyebut pengalaman perjalanan politik Indonesia pada masa lalu perlu menjadi pembelajaran. Era reformasi telah membawa perubahan terhadap posisi dan peran TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Pengalaman masa lalu harus menjadi bahan evaluasi. TNI perlu tetap berada dalam koridor tugas pertahanan dan tidak terseret ke dalam kepentingan politik praktis,” tuturnya.
Kepercayaan Publik Menjadi Kekuatan
Lebih lanjut, Dr. Bakhrul menilai kepercayaan masyarakat merupakan salah satu modal terbesar yang dimiliki TNI. Kepercayaan tersebut tidak hanya dibangun melalui kemampuan menjaga keamanan dan pertahanan negara, tetapi juga melalui sikap profesional, netral, serta keberpihakan pada kepentingan bangsa.
Ia berharap momentum HUT ke-81 TNI dapat menjadi ruang refleksi sekaligus memperkuat kembali hubungan antara TNI dan rakyat.
“TNI akan semakin kuat ketika bekerja secara tulus dan profesional untuk kepentingan bangsa. Jangan sampai kepentingan sesaat membuat TNI kehilangan kepercayaan rakyat,” kata Dr. Bakhrul.
Menurut dia, TNI harus mampu menjadi salah satu kekuatan pemersatu di tengah masyarakat yang memiliki latar belakang, pandangan politik, dan kepentingan yang beragam.
Sementara itu, kehadiran Fredick Broven Ekayanta sebagai akademisi Ilmu Politik FISIP USU turut memperkaya perspektif dalam dialog tersebut, khususnya dalam melihat hubungan antara institusi pertahanan, kehidupan demokrasi, dan dinamika politik di Indonesia.
Dialog yang dipandu Andreas Purba tersebut menjadi bagian dari ruang diskusi publik untuk melihat kembali peran TNI di tengah perkembangan kehidupan sosial dan politik nasional.
Dengan tetap menjaga profesionalitas, netralitas, serta hubungan erat dengan rakyat, TNI dinilai dapat menjalankan perannya secara optimal dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
BERITA SUMATERA UTARA
Writer: BKA | Editor: FS
